Perawat mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD) yang berada di Ruang Isolasi Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. | Abdan Syakura/Republika

Terkait kebutuhan APD tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) agar para anggotanya meningkatkan produksi masker dan APD, terutama demi memasok kebutuhan para tenaga kesehatan dalam penangangan pasien yang terpapar virus korona atau Covid-19. “Selain industri APD, kami juga mendorong produsen tekstil di dalam negeri dapat ikut men-supply APD dan masker. Sebab, saat ini kita masih butuh cukup banyak dalam menghadapi penyebaran virus korona di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat, (27/3).

Demi menangani Covid-19, diversifikasi produk yang dilakukan industri tekstil menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan kebutuhan APD dan masker yang sangat tinggi saat ini. "Hal ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri,” kata dia.

Menperin mengungkapkan, dalam upaya menanggulangi wabah Covid-19 di Tanah Air yang diproyeksi sampai empat bulan ke depan, dibutuhkan sebanyak 12 juta unit APD. “Dengan kondisi seperti saat ini, kemungkinan demand dapat bertambah hingga 100 persen, bahkan 500 persen,” tuturnya.

Karena itu, ia menambahkan, Kemenperin telah memetakan potensi industri APD di dalam negeri, termasuk industri tesktil yang bersedia memproduksi APD dan masker. APD yang dibutuhkan meliputi pakaian hazmat, caps (topi pelindung), handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan, serta kacamata pelindung wajah.

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran izin edar dan impor bahan bakunya,” tutur Agus. Kemenperin mengapresiasi para pelaku industri yang berperan membantu pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran virus korona di Indonesia.

“Kami juga meminta kepada industri farmasi agar bisa mengoptimalkan produksi obat atau vitamin yang dibutuhkan saat ini,” ujarnya. Menurut dia, industri farmasi perlu mengembangkan obat modern asli Indonesia (Fitofarmaka) yang berbasis bahan alam. Sebab, Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan obat tersebut karena keanekaragaman hayatinya lebih dari 30 ribu spesies tanaman. Kemenperin juga mendorong produsen otomotif di dalam negeri agar bisa memproduksi alat kesehatan, seperti ventilator atau alat bantu pernapasan. “Untuk supply ventilator, akan dibuat prototipe sederhana yang dapat diproduksi massal melalui kerja sama antara industri otomotif dan industri komponen,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam meminta secara khusus kepada Indonesian Nonwoven Association (INWA) agar anggotanya bisa menyediakan kebutuhan bahan baku, terutama untuk produksi APD dan masker.

“Asosiasi Nonwoven Indonesia juga telah diminta untuk menyuplai kekurangan bahan baku APD dan masker. Dengan begitu, memproduksi APD dan masker tidak ada lagi hambatan kebutuhan bahan baku,” kata Khayam melalui siaran pers pada Jumat (27/3).

Khayam menambahkan, sejumlah perusahaan anggota INWA Perusahaan Kawasan Berikat juga sedang menyiapkan infrastruktur produksi masker dan APD demi menangani Covid-19. Ia pun mengungkapkan, bahan baku dari Cina mulai dikirim ke Indonesia sejak pekan lalu. Karena itu, Kemenperin terus mendorong industri dalam negeri supaya semakin meningkatkan kapasitas produksinya. “Bahkan, BUMN tekstil juga, yaitu PT Industri Sandang Nusantara, diminta dapat mengambil peran dalam penanganan virus Covid-19 ini dengan memproduksi masker,” ujar dia. Pembuatan APD dan masker dalam negeri serta hasil produksinya tersebut, kata Khayam, rencananya disalurkan ke sejumlah wilayah dengan skala prioritas.

“Untuk saat ini, ada beberapa perusahaan yang siap membantu suplai kebutuhan bahan baku APD, seperti PT Multispunindo, PT Sritex, Duniatex Group, PT Hadtex, dan beberapa perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) lainnya,” kata Khayam.

Sementara itu, dari total 170 ribu APD yang dimiliki Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 151 ribu di antaranya sudah didistribusikan. “Sehingga, cadangan nasional yang ada adalah 19 ribu, " ujar Paban IV Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI, Kolonel Inf Aditya Nindra Pasha, dalam konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/3).

Per 23 Maret, pendistribusian dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian, pada 24 Maret, pendistribusian kembali dilakukan ke Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Untuk pendistribusian 25 Maret, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Papua Barat. Lalu, per 26 Maret, wilayah yang mendapatkan APD dari Gugus Tugas Nasional ialah Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku.

Sementara untuk daerah yang sudah dialokasi untuk mendapat APD ini, yakni Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatra Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Untuk daerah-daerah ini, masih dalam proses pendistribusian. "Hari ini beberapa provinsi tersebut akan mengambil atau mendistribusikan APD yang diperlukan oleh wilayahnya masing-masing, " katanya.